Belajar accounting

– Belanja Negara yakni semua pengeluaran negara yang dipakai untuk membiayai belanja pemerintah sentra dan belanja ke daerah. Belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi yakni semua pengeluaran negara yang dijalankan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan akomodasi umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi proteksi sosial. Belanja pemerintah sentra berdasarkan jenis belanja yakni semua pengeluaran negara yang dipakai untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, pemberian social, dan belanja lain-lain. Anggaran belanja pemerintah sentra dikelompokkan atas: Belanja Pegawai . Semua pengeluaran negara yang dipakai untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota TNI/Kepo...

– Belanja Negara sanggup dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja ke Daerah. Kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai Belanja ke Daerah. Belanja ke Daerah ialah semua pengeluaran negara yang dipakai untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana Perimbangan . Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat untuk mendanai kebutuhan tempat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. a.       Dana Bagi Hasil (DBH) . Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat menurut angka presentase untuk mendanai kebutuhan tempat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. b.       Dana Alokasi Umum (DAU) . Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar tempat untuk mendanai keb...

I.        PENDAHULUAN                         Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 perihal Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 perihal Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU APBN, Pemerintah telah menyusun dan menyajikan LKPP yang komprehensif semenjak tahun 2004 hingga dengan tahun 2011. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). LKKL tersebut disusun oleh setiap Menteri/Pimpinan Lembaga, dan LKBUN disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (S...