Permasalahan Ekonomi Makro

Pada postingan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro dan permasalahan yang ada di dalam ekonomi makro. Ekonomi makro atau makro-ekonomi adalah studi perihal ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro sanggup dipakai untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target budi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Nah, sesudah kita mengetahui perihal klarifikasi singkat mengenai Ekonomi Makro, yang jadi pertanyaan kita apa sih permasalahan yang ada di dalamnya?Pastilah sangat kompleks persoalan yang ada di dalam ekonomi makro alasannya yakni dalam ekonomi makro mencakup keseluruhan studi perihal ekonomi. Permasalahan yang dihadapi dalam Ekonomi Makro antara lain:

a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

Pada final tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai tanggapan dari krisis ekonomi yang berkepanjangan semenjak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada final tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada final tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.

b. Krisis Nilai Tukar

Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, jadinya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menimbulkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melaksanakan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.

c. Masalah Utang Luar Negeri

Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada ketika sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang absurd terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menimbulkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan akomodasi lindung nilai (hedging) sehingga pada ketika krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB.
Untuk mengatasi ini, pemerintah melaksanakan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menuntaskan persoalan ini.

d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet

Besarnya utang luar negeri menimbulkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak perjuangan yang macet alasannya yakni meningkatnya beban utang menimbulkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menimbulkan pemerintah tetapkan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami persoalan likuiditas tersebut dengan memperlihatkan derma likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema alasannya yakni peningkatan suku bunga menimbulkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di ketika system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat abrasi modal yang mereka miliki.

e. Masalah Inflasi

Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan persoalan krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi alasannya yakni harga barang-barang terus naik sebagai tanggapan dari dorongan usul yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut terang melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melaksanakan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak sanggup dilakukan secara drastic dan berlebihan alasannya yakni akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan jadwal restrukturisasi perusahaan.

f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa kemudian setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa membuat lapangan kerja sampai 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya bisa menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi petani.