Struktur Ekonomi Indonesia

- Istilah struktur digunakan untuk memperlihatkan susunan atau komposisi dari sesuatu. Struktur ekonomi dipergunakan untuk memperlihatkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang secara umum dikuasai atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang secara umum dikuasai atau yang diandalkan ialah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang secara umum dikuasai atau jago sanggup juga berarti sektor yang memperlihatkan pemberian terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Dikenal dua macam struktur ekonomi, yaitu:

1.      Struktur agraris, ialah struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata encaharian sebagian terbesar penduduknya. Pada umumnya negara-negara berkembang (developing countries) termasuk Indonesia disebut negara agraris dan negara-negara yang termasuk negara-negara belum berkembang (under developed countries) yang pertaniannya masih sangat tradisional dikategorikan negara agraris tradisional.

2.      Industri, dimana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal disumbangkan oleh sektor industri. Negara-negara amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Italy, Jepang dan Kanada yang termasuk negara industri maju, negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya termasuk negara industri.

Struktur Ekonomi Indonesia Dilihat dari Berbagai Sudut Tinjauan

Struktur ekonomi sebuah Negara sanggup dilihat dari aneka macam sudut tinjauan. Dalam hal hal ini, struktur ekonomi sanggup dilihat dari empat macam sudut pandang, yaitu :

1.      Tinjauan makro-sektoral

2.      Tinjauan keruangan

3.      Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan

4.      Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan

    Tinjauan makro – sekoral dan tinjauan keruangan merupakan tinjauan ekonomi murni. Sedangkan Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan dan Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan merupakan tinjauan politik.

    Berdasarkan tinjauan makro – sektoral sebuah perekonomian sanggup berstruktur agraris, industrial, atau niaga. Berdasarkan tinjauan keruangan perekonomian sanggup dinyatakan berstruktur kedesaan / tradisional dan berstruktur kekotaan / modern.

    Berdasarkan tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis.Tergantung pada siapa / kalangan mana yang menjadi tugas utama dalam perekonomian yang bersangkutan.

    Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, sanggup dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan desentralistis.

Tinjauan Makro-Sektoral

Dilihat secara makro-sektoral atau berdasarkan bantuan sector-sektor produksi dalam membentuk produk domestic bruto, perekonomian Indonesia yang sampai tahun 1990 masih agraris, sekarang berubah berstruktur industrial. Artinya Negara Indonesia sebelum tahun 1990 masih mempunyai produksi dari sector pertanian sangat tinggi, atau sanggup dibilang sebagai penyumbang terbesar produksi nasional, namun sekarang produksi pertanian sekarang semakin mengalami penurunan, sedangkan dari sector industry begitu meningkat produksinya. Sektor-sektor lainnya juga mengalami peningkatan produksi, sehingga hanya sektor pertanian saja yang mengalami penurunan.

Berikut ini data ihwal PDB Indonesia berdasarkan persentase Kontribusi sektoral, pada tahun 1969-2009:

Sektor ekonomi	1969	1979	1989	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	49,3	28,1	23,4	13,1	13,0	13,7	14,5	15,3
Pertambangan	4,7	21,8	13,1	11,1	11,0	11,2	10,9	10,5
Industry pengolahan	9,2	10,3	18,4	27,4	27,5	27,1	27,9	26,4
Listrik, gas, air minum	0,5	0,5	0,6	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8
Bangunan	2,8	5,6	5,3	7,0	7,5	7,7	8,5	9,9
Transportasi dan komunikasi	2,8	4,4	5,5	15,6	15,0	14,9	14,0	13,4
Perdagangan	30,7	28,4	17,0	6,5	6,9	6,7	6,3	6,3
Keuangan dan perbankan			6,4	8,3	8,1	7,7	7,4	7,2
Jasa			10,2	10,3	10,0	10,1	9,7	10,2
PDB	100	100	100	100	100	100	100	100

  Sesungguhnya struktur ekonomi Indonesia secara makro-sektoral masih dualistis, artinya struktur  ekonomi Indonesia sanggup dibilang industri kalau dilihat dari besarnya produksi nasional yang disumbangkan sektor industry, namun juga sanggup dibilang agraris, sebab dari segi perembesan tenaga kerja, sektor pertanian masih merupakan sektor utama sumber kehidupan rakyat.

Tinjauan Lain

Pergeseran  struktur ekonomi secara makro – sektoral ini senada ddengan pergeserannya secara spasial. Dilihat dari kacamata spasial, perekonomian telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi sekarang berstruktur kekotaan/moderen.

Dilihat dari kacamata politik, semenjak awal orde gres sampai pertengahan dasawarsa 1980-an perekonomian Indonesia berstruktur etatis, yaitu pemerintah atau negarra merupakan pelaku utama ekonomi. Sementara ini, perekonomian Indonesia masih berstruktur borjuis, belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, sebab gres kalangan pemodal dan usahawanlah yang sanggup cepat menanggapi permintaan pemerintah untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

Berdsarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya,struktur perekonomian Indonesia selama periode pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralis. Pembuatan keputusan lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Namun sejak awal periode pembangunan jangka panjang tahap ke dua struktur ekonomi sentralis mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk desentralisasi dan demokrasi ekonomi kian besar.

Struktur ekonomi yang sedang kita hadapi ketika ini tolong-menolong merupakan suatu struktur yang tradisional. Kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial, dari struktur yang etatis ke borjuis, dari struktur yang kedesaan / tradisional ke kekotaan / modern. Sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentalistis.