Belajar accounting

– Pengertian partai politik disebutkan secara khusus dalam UU RI No 2 Tahun 2008 perihal Partai Politik, partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibuat oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan harapan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Partai politik harus bisa dan melakukan pertanggungjawaban terhadar seluruh sumber daya keuangan yang dipakai kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu yaitu penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua akseptor pemilu),serta Laporan Keuangan (khusus untuk partai politik), yang harus diaudit oleh Kantor A...

– Tempat ibadah gotong royong tidak hanya bertujuan menjadi daerah beribadah ritual unmat beragama yang sifatnya rutin. Namun, apabila daerah ibadah sanggup dikelola dengan konsep organisasi yang modern sanggup berubah menjadi organisasi yang berperan dan berfungsi melebihi tujuan utamanya, yaitu melayani peribadatan umat. Keberadaan masjid tidak sanggup dilepaskan dari pengelolaan dana yang berasal dari amal atau proteksi umat yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Namun demikian, tidak berarti masyarakat tidak mementingkan pertanggungjawaban dari pengurus organisasi keagamaan, contohnya ta’mir masjid, terkait pengelolaan dana amal masjid. Untuk itu, akuntabilitas tetap penting dalam organisasi keagamaan. Pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan sanggup bersifat vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban vertikal yakni pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, menyerupai kepada Pembina. Dalam konteks yang...

– Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non-Pemerintah ( non-government organization – NGO) merupakan organisasi yang dikelola oleh swasta atau di luar pemerintahan. LSM sanggup diartikan sebagai organisasi swasta (nirlaba) yang kegiatannya ialah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Dengan kata lain, organisasi yang berbasis nilai, secara keseluruhan maupun sebagian, pada forum donor dan pelayanan sukarela (Bastian, 2007). Perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan LSM mengacu pada PSAK Nomor 45 perihal Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba ibarat halnya pada Akuntansi Partai Politik. LSM menyelenggarakan pembukuan terpadu menurut peraturan tata buku yang berlaku. Pembukuan keuangan LSM diperiksa oleh peninjau organisasi dan pemberi dana. Sementara itu, kewenangan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan LSM...